Recruitmen dan Pelatihan Pemuda Usaha mandiri

Lira Kalimantan bekerjasama dengan Disnakertrans Kalimantan Selatan dan LP3i Banjarmasin membina pemuda mandiri untuk berwirausaha di Kalimantan Selatan atau bisa disebut sebagai Tenaga kewirausahaan pemuda mandiri Profesional. Diutamakan para pemuda minimal dengan Ijazah D3 dengan umur 26 thn - 35 tahun dan sudah memulai usaha untuk didik menjadi wirausahawan mandiri. perekrutan diadakan di Banjarmasin di kantor LP3i dan Lira Jln Sutoyo Banjarmasin. Perekrutan diadakan pada minggu pertama bulan agustus dan diharapkan sebelum bulan romadhon sudah tercapai seluruh kegiatan Pelatihan tersebut.

Pelatihan diadakan pada tanggal 13 - 22 Agustus 2008 dengan materi Pembukuan, Motivasi, Internet, Proposal perusahaan dan Bank dll.

Bagi para pemuda kalimantan selatan bisa menghubungi ke :
0511 3251606, 0511 3266106, 05117400491

Undangan mengikuti Job fair di Banjarmasin

Untuk menindaklanjuti kerjasama antara Lirakalimantan, Disnakertrans, dan LP3i Banjarmasin dalam hal penanggulangan dan pengurangan pengangguran di Kalimantan Selatan, maka akan di adakan Job Fair di Banjarmasin yang rencananya diadakan pada bulan 22 - 23 Agustus 2008, Peserta Job Fair adalah Perusahaan Tambang, Perusahaan perkebunan, perusahaan2 jasa, lembaga lembaga pendidikan, BUMN yang terkait dengan tenaga kerja dan lain lain.
Untuk itu diharapkan partisipasi berbagai pihak untuk mensuseskan acara ini dan sebanyak banyaknya mengundang para pencari kerja untuk ambila bagian dalam acara tersebut.
bagi pihak pihak yang berminat berpartisipasi untuk mensuseskan acara tersebut bisa menghubungi :
DPW Lira Kalimantan Selatan
Jl. Bumimas raya Komp Bumi Indah I No. 11 A banjarmasin
tel : 0511 3251606
Fax : 05113274106
email : Lirakalimantan@gmail.com
atau
Disnakertrans
Jl. Ayani Km 6 Banjarmasin
dan
LP3i Jl Sutoyo Banjarmasin

Mengikuti kunjungan Menakertrasn di Kal Sel

Pada tanggal 16 - 17 Juli 2008, pada taggal 16 juli 2008 ke Coca cola Bottling company Banjarbaru dan ke Perusahaan Lumber yang menurut informasi kedua perusahaan tersebut dalam beberapa tahun ini tidak melakukan pemutusan hubungan kerja.
Siang harinya P mentri melakukan dialog dengan Masyarakat Pengusaha, LSM, mahasiswa da pelaku pendidikan sekaligus meresmikan berdirinya paguyuban Mie dan Bakso di Kalimantan Sealatan.
Di hari kedua tanggal 17 Juli 2008 Bapak Erman Suparno dan rombongan melakukan kunjugan di pasar terapung dimotori oleh jamsostek pemberian kartu Jamsostek ke Tukang Klotok (Prahu) sektor informal dan selajutnya meresmikan Transmigrasi terpadu mandiri (KTM) di Barito Kuala.
Dari rangkaian kegiatan tersebut kita bisa ambil hikmahnya bahwa kedulian pemerintah terhadap ekonomi kecil atau ekonomi mikro kalau boleh disebut sebagai pengusaha informal adalah sangat serius, perputaran ekonomi di Indonesia khususnya juga di kalimantan selatan sudah besar mendominasi perekonomian masyarakat namun kurang mendapatkan perhatian dari pemeritah.
Dan upaya bapak menakertrans diujung tugasnya sebagai mentri masih pduli dengan pengusaha informal, ini harus diikuti oleh pemeritah setempat untuk mendayagunakan sektor informal. serta memberikan kemudahan kemudahan dalam berusaha, kemudahan kredit serta pelatihan managemen bagi pengusaha informal.
Lira Kalimantan yang peduli terhadap ekonomi kecil siap membantu meningkatkan profesionalitas pengusaha informal dan siap membantu pemeritah untuk dalam upaya perbaikan ekonomi masyarakat serta penguranga penganggura.

Pelatihan Pengusaha Non Formal

Lulusan perguruan tinggi tidak selalu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijasah yang dipunyai dan tidak selalu bisa mendpatkan pekerjaan yang diinginkan, bahkan diantara mereka tidak mendapatkan kesempatan kerja sama sekali dikarenakan minimnya ketrampilan kerja dan minimnya skill yang dipunyai oleh lulusan tersebut. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran terdidik di daerah ini sedangkan lulusan SLTA sederajad lebih banyak lagi yang tidak mendapatkan kesempatan kerja. Program-program nyata pemerintah diperlukan untuk memberikan solusi terbaik untuk para pencari kerja atau pengangguran. mereka sedapatnya diarahkan untuk menjadi wirausahawan mandiri dengan diberikan pelatihan pelatihan dan kursus yang terkontrol bekerja sama dengan lembaga lembaga non formal serta organisasi masa yang peduli terhadap permasalahan diatas.
Lira Kalimantan peduli pengangguran berpartisipasi aktif dalam Gerakan Penanggulangan pengangguran bekerja sama dengan LP3i, Disnakertran Kalimantan Selatan dengan mengadakan pelatihan pelatihan teknis. Kami mengharapkan dukungan pemerintah daerah serta perusahaan besar yang beroperasi di daerah ini untuk menyisihkan dana CSRnya buat pendidikan teknis non formal dan pelatihan-pelatihan.

Tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 20 orang wira usaha muda yang berkecimpung di bisnis non formal di beri pelatihan kewirausahaan mandiri profesional bertempat di kampus LP3i Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pengembangan kota terpadu mandiri

27-06-2008 dikutip dari www.indonesia.go.id

Pembangunan KTM Serap Investasi 4,7 Triliun

Paradigma baru transmigrasi yang mengusung pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) mendapat sambutan positip dari kalangan dunia usaha nasional. Kalangan investor dan dunia usaha tertarik untuk mengembangkan bisnisnya karena di kawasan KTM ini tersedia berbagai peluang usaha yang menguntungkan. Sampai saat ini, rencana pendanaan investasi yang terkumpul dalam pengembangan KTM ini mencapai 4,7 Triliun. Dengan masuknya investasi swasta nasional ini diharapkan mampu

Demikian diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si dalam acara Penyerahan Surat Keputusan Menakertrans tentang Penetapan Lokasi Pengembangan dan Pembangunan KTM di Kawasan Transmigrasi serta Penandatanganan Pernyataan Bersama Bupati dan Badan Usaha yang diadakan di Balai Makarti Muktitama, Depnakertrans, Kalibata, Jakarta Selatan (23/6).

Menakertrans mengatakan dari sekitar 50-an kawasan yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan dan pengembangan KTM, dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan azas pemerataan, maka sampai saat ini baru dapat menetapkan 20 kawasan yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggaran biaya untuk membangun dan mengembangkan KTM bersumber dari APBN (30%), APBD (30%), maupun Investor (40%). Penetapan berdasarkan pada penerbitan SK Penetapan Lokasi KTM oleh Menakertrans.

Dari jumlah 20 lokasi kawasan KTM yang ditetapkan oleh Menakertrans, 10 lokasi KTM telah memastikan penanaman modal investasi yang berasal dari perusahaan-perusahaan berskala nasional. Kebanyakan perusahaan itu bergerak dalam bidang pekebunan dan pertanian yang menghasilkan komoditasi kelapa sawit, karet, jagung, padi, kedelai, jagung dll.

Sedangkan bagi para pengusaha, Menakertrans meminta agar segera mengurus administrasi perijinan lokasi, menyusun pola pengembangan investasi, bekerja sama dengan perbankan untuk permodalan dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat transmigran dan penduduk lokal yang bermukim di sekitar kawasan KTM.

Dengan adanya kerja sama yang erat antara Depnakertrans, Pemerintah Daerah tingkat provinsi, kota/kabupaten dan kalangan dunia usaha, diharapkan tujuan mulia dari diadakannya transmigrasi bisa terwujud dengan semakin meningkatnya taraf hidup, perekonomian dan kesejahteraan transmigran dan penduduk setempat.

Dalam acara ini hadir Sekjen Depnakertrans Ir. Besar Setyoko, MM, Irjen Dra. Dyah Paramawartiningsih, Dirjen P2MKT Drs. Djoko Sidik Pramono, MA, Dirjen P4trans Ir. Harry Heriawan Saleh, Dirjen Binalattas, Ka Balitfo Ir, Djuharsa M. Djajadihardja, MM, Kapus Humas Sumardoko, SH, MM serta jajaran pejabat dilingkungan Depnakertrans.

Sumber :
http://www.nakertrans.go.id/news.html,84,trans

Penerapan HET

Maraknya harga harga bahan konsumsi, bahan bakar minyak, bahan bahan pertanian dll. mengakibatkan pengurangan daya beli masyarakat dan semakin menyengsarakan masyarakat Lira Kalimantan mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membuat aturan mengenai harga Eceran tertinggi (HET) atau harga barang tertinggi (HEB) sehingga dikemudian hari tidak ditemukan harga barang yang melebihi standar mulai dari harga beras, harga minyak, harga daging, harga barang elektronik maupun harga tanah....dll. siapapun yang melanggar akan di kenai sanksi hukuman maupun perdata.

Pengaduan adanya Korupsi ke KPK

Pengaduan tentang adanya korupsi bisa dilakukanoleh pribadi maupun organisasi, laporan dapat disertai alat bukti, Pasal 184 ayat (1) KUHP merujuk beberapa alat/barang bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Sedangkan didalam UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 26A , dikenal juga bukti lain (dan tidak terbatas pada) informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Perlindungan Hukum pelapor/ pemberi informasi pengaduan

KPK mempunyai kewajiban untuk melindungi identitas pelapor tersebut (PP No.71 Tahun 2000, Bab.II Pasal 6 ayat 1) dan apabila diperlukan , atas permintaan pelapor, KPK atau Penegak Hukum dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya. (PP No.71/ 2000, Bab.II Pasal 6 Ayat 2)

Penghargaan

Kepada setiap orang, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang telah membantu upaya pencegahan atau pemberantasan TPK dapat diberikan penghargaan berupa Piagam atau Premi, setelah putusan pengadilan yang mempidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap (PP No.71/2000, bab III pasal 7 s/d 11).

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

PO.BOX : Kotak Pos 575, Jakarta 10120
Email : pengaduan@kpk.go.id
Telepon : (021) 2557 8389
Fax : (021) 52892454
SMS : - 0811 959 575 (baca 0811 959 KPK )
0855 8 575 575 ( baca 0855 8 KPK K PK)
Web : www.kpk.go.id
Informasi : kpk.go.id

Kemana Lulusan IAIN dan PTAI Lainnya

Lulusan IAIN dan perguruan tinggi Agama Islam di Kalimantan Selatan Khususnya dan di Indonesia umumnya tidak banyak mendpatkan tempat sebagai pegawai pemerintah maupun sebagai guru sehingga banyak dari mereka merupakan pengangguran terdidik, karena sedikitnya lowongan atau kesempatan kerja untuk lulusan tersebut. Selain itu kelemahannya karena tidak adanya skill di dunia kerja dan lemahnya pemahaman kewirausahaan. Hal ini semakin memperpuruk kesempatan mereka dalam ambil bagian dalam mengisi lowongan kerja.
Para pemimpin dan para pendidik selayaknya ikut bertanggung jawab terhadap masalah ini, sehingga diharapkan timbul kebijakan yang baik dalam menyiapkan para lulusan di kemudian hari nanti yang selain menjadi intelektual Muslim tapi juga bisa menjadi pekerja yang profesional serta menjadi wirausahawan yang profesional pula. Pelatihan pelatihan serta kursus2 dibidang itu selayaknya dilaksanakan sehingga bisa mengurangi masalah pengangguran di daerah ini.
Dalam Dialog Quo Vadis Lululas PTAI mengahadapi Kompetensi profesional di aula IAIN Antashari Banjarmasin tanggal 5 Juli 2008.
Gubernur Lira Kalimantan Selatan dalam paparanya menyebutkan kecerdikan berpikir dan berbuat riil sebagai acuan untuk meningkatkan pengembangan pendidikan PTAI dan IAI dalam menghadapi kompetensi Profesional di Tingkat Global.
dengan mengajak lembaga non formal untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pendidikan dan sertifikasi kursus skill dan kewirausahaan yang diadakan pada saat sebelum kelulusan mungkin merupakan solusi yang baik. kita tunggu niat baik dari pihak IAIN untuk menjawab tanbtangan ini.

Pembangunan PLTU oleh Perusda kalimantan Selatan

Kamis, 03 Juli 2008 11:52 WITA

Gubernur Perusda dan BPD Bangun PLTU

Banjarmasin, BARITO
Setelah menolak permintaan PLN untuk menyewa genset, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengusulkan pembangunan PLTU sebesar 2x25 megawatt (MW) dilakukan oleh Perusahaan Daerah (Perusda) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), sebagai solusi krisis listrik di daerah ini yang terus berlangsung hingga sekarang.

Pernyataan Gubernur itu menanggapi permintaan PLN agar Pemprov Kalsel menyewakan genset sebesar 40 MW selama dua tahun dengan nilai sewa sebagai Rp 40 miliar. “Kalau kita menyewakan genset dengan biaya yang cukup besar tersebut, dasarnya tidak ada. Bisa-bisa setelah itu kita masuk penjara,” kata Gubernur kepada wartawan, Rabu.
Untuk itu, tambahnya, lebih baik membangun PLTU yang dilakukan oleh Perusda bekerjasama dengan BPD, yang hasilnya atau dayanya dibeli oleh PLN dengan harga yang sesuai.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, menurut Rudy Kamis (3/7) hari ini, ketiga instansi-PLN, BPD dan Perusda akan duduk bersama untuk membicarakan kemungkinan dilakukan pembangunan PLTU dalam waktu cepat.
Dengan demikian, menurutnya, paying hukum dan perjanjiannya cukup jelas, pengeluaran dan pengelolaan keuangan juga jelas, evaluasi finansial dan prioritas pemanfaatannyapun bisa dipertanggung jawabkan.
Gubernur yakin, asalkan hal tersebut bisa dibicarakan dengan baik dan segera menemukan sistem yang tepat, pelaksanaan pembangunan juga bisa cepat direalisasikan, sesuai dengan jadwal atau target PLN.
“Masalah waktu saya kira tidak akan menjadi soal, asalkan finansialnya sudah disiapkan oleh BPD dan Perusda tinggal perjanjiannya bagaimana dengan PLN,” tambahnya.
Diungkapnya, apapun yang ingin PLN lakukan Pemprov Kalsel selalu mendukung, karena bagaimana pun listrik untuk kepentigan rakyat. Namun demikian, aspek legalnya atau payung hukumnya harus jelas, sehingga tidak bermasalah di kemudian hari.
PLN, sambung Rudy, jangan main todong yang pada akhirnya akan menyeret semua yang terkait ke jalur hukum. “Jangan sampai, kami yang ditodong, kami juga yang diperiksa, seperti kejadian kasus pelebaran bandara, sudah berapa orang yang masuk (penjara),” katanya.
Selain itu, menurut Gubernur, dalam waktu dekat, juga akan segera diadakan MoU di Balikpapan antara Menteri ESDM, Dirut PLN dan pemerintah daerah untuk menangani krisis listrik yang terjadi saat ini.
Sebagaimana diberitakan, pemadaman listrik yang dilakukan PLN di Kalsel dan Kalteng saat ini semakin tidak baraturan atau tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Untuk beberapa wilayah, pemadaman hampir terjadi tiap hari. Bahkan, satu hari bisa terjadi pemadaman dua kali. Kondisi ini sangat merugikan industri maupun konsumen.

(Sumber : BARITO POST edisi Kamis, 3 Juli 2008)

Lira temu BEM IAIN Antasari Banjarmasin

Gubernur Lira Kalimantan Selatan Muhammad Naim dalam usahanya untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan di kalimantan Selatan mendorong Kalangan usahawan, Pemerintah daerah dan Perguruan tinggi untuk membantu mahasiswa agar bisa bersaing di pasar dunia kerja.
Karena kesempatan kerja untuk lulusan IAIN sangat terbatas baik di Departemen Agama maupun di pemerintah daerah, sedangkan kalangan usaha lebih cenderung untuk memakai tenaga kerja siap pakai yang mempunyai skill administrasi, accounting dan manajemen.
Dalam dengar pendapat dengan Pengurus BEM IAIN antasari di aula IAIN Antasari Muhammad Naim SE selaku Gubernur Lira kalimantan Selatan bersedia untuk ikut berpartisipasi mengembangkan dunia pendidikan dengan berbasis kompetensi, dan mengharapkan lulusan IAIN antasari mempunyai kompetensi yang tinggi dengan adanya skill kewirausahaan dan skill di bidang bisnis pada saat keluar dari perguruan tinggi.
Ada beberapa cara untuk meningkatkan kompetensi lulusan IAIN Antasari salah satunya seperti berikut ini :
1. IAIN antasari bisa bekerja sama dengan Lembaga Non Formal
2. IAIN antasari bisa mengadakan sendiri kursus kursus kewirausahaan dan skill di luar jam kuliah
3. IAIN bekerja sama dengan lira untuk ikut dalam pengadaan pelatihan.

Banyak hal yang bisa ditempuh untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kualitas kelulusan, dalam upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan diperlukan kerjasama antara pemerintah, Universitas dan kalangan Usaha.