RAPIMNAS LIRA 2009

Jakarta, Rapimnas lira pada tanggal 14-19 agustus 2009 di adakan di hotel Sahid Jakarta yang diikuti oleh seluruh kepengurusan daerah LIRA, Lumbung informasi rakyat adalah LSM terbesar seluruh Indonesia yang mempunyai DPW seluruh di 33 Propinsi, hal ini menjadikan LIRA diperhatikan oleh Jaya Suprana sebagai ketua MURI, dan Lira masuk muri sebagai LSM terbesar di Indonesia, Dalam sambutanya Jaya suprana mengatakan "di Indonesia bahkan di dunia tidak ada pemerintah bayangan yang mecankup diseluruh propinsi pelosok negeri".
Dalam penganugerahan MURI tersebut juga di hadiri oleh Putra Bung Karno Guruh Sukarno Putra yang juga menyampaikan kebanggaanya atas semangat Lira dalam gerakan pemuda untuk merah putih.
Dalam kesempatan tersebut juga dideklarasikan Majelis dzikir merah putih yang diketuai oleh Gus Jun, majelis zdikir ini juga akan dideklarasikan di seluruh Indonesia yang dikomandoi oleh pimpinan wilayah wilayah lira di seluruh Indonesia.

Lira cetak Rekor Muri

Pada tanggal 14 Agustus 2009, saat Rapimnas lira, Lumbung informasi rakyat juga mencetak rekor muri sebagai LSM terbesar se Indonesia dan satu satunya lsm sadow of Goverment di seluruh dunia.

RAPIMNAS LIRA dihadiri dari 33 propinsi seluruh Indonesia, Pada saat acara tersebut juga disaksikan oleh Guruh Sukarno Putra, Jaya Suprana dan pembina Lira Pusat.

Pada acara tersebut  Direktur Muri Bapak jaya Suprana menyampaikan bahwa lumbung informasi rakyat satu satunya sadow government di Dunia.

Lira Kalimantan Selatan berkunjung ke Adaro

Gubernur Lira kalimantan Selatan Muhammad Naim, Sekda Lira Ermanto Dwiatmoko dan pembina Lira Fikri raipandi berkunjung ke PT Adaro Tanjung dalam rangka melihat pelaksanaan Komdev PT Adaro yang telah di jalankan oleh PT Adaro dalam bidang peternakan dan perbaikan lingkungan hidup yang bermanfaat bagi ekonomi masyarakat.

Dalam penjelasanya Gubernur lira sangat appresiate terhadap program program yang telah dan sedang dilakukan oleh PT Adaro dalam hal Community development selanjutnya diharapkan perusahaan2 lain perusahaan tambang seharusnya mereklamasi dengan benar areal setelah tembang.

Dalam presentasinya LIRA akan mengajak Comdev adaro untuk kerjasama dalam pelatihan pelatihan pengembangan yang berbasis ketrampilan dalam pertambangan maupun peternakan dan pertanian.

Pemerintah harus tegas terhadap Blackberry

Jakarta (ANTARA News) Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mendesak pemerintah untuk bersikap tegas mengenai peraturan tentang Blackberry dan terhadap produsennya Research In Motion (RIM).

"Jangan sampai pemerintah terlindas oleh Blackberry karena penjualannya di sini luar biasa pesat," kata pakar telematika Roy Suryo sekaligus pembina LIRA dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Roy mengatakan kenaikan persentase pengguna Blackberry mencapai 500 persen sejak pertama kali muncul pada 2005 yang pada saat itu izin importasi masih dipegang oleh satu operator saja.

Pihaknya mengimbau agar pemerintah, dalam hal ini Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) bersikap tegas terhadap RIM untuk serius membangun pusat layanan purna jual (service center) dengan standar yang berlaku.

"Pengguna BB (Blackberry) di Indonesia sudah sekitar 500 ribu namun untuk menservis harus ke negara tetangga," ujarnya.

Hal lain yang juga disinggung adalah ketegasan badan regulator untuk menetapkan peraturan penolakan aplikasi permohonan sertifikasi produk BB, apabila pusat layanan purna jual belum dibentuk, yang semula ditetapkan paling lambat 16 Juli lalu dimundurkan menjadi 21 Agustus.

"Kami dukung pemerintah untuk tegas, namun regulator tidak konsisten dalam menerapkan peraturan tanggal," ujarnya.

Roy menambahkan hal ini bukan hanya tentang sebagian masyarakat yang dianggap mampu membeli produk yang berharga sekitar Rp6 juta itu tapi menyangkut kebijakan yang harus diluruskan sehubungan tiga operator yang diperkirakan siap menyusul untuk mengeluarkan Blackberry CDMA (code division multiple access), memberikan akses pemakaian pada banyak pengguna pada frekuensi dan waktu yang sama, dengan kisaran harga Rp2 juta.

"Jangan sampai pemerintah kesannya tidak siap, ya sudah menerima apa adanya sajalah, kasihan masyarakat nantinya," katanya. (*)