Antusiasme masyarakat untuk memilih tidak diimbangi kemampuan KPU untuk mengurus adminitrasi kependudukan dengan ditemukanya DPT yang tidak benar serta banyaknya masyarakat tidak bisa memilih padahal mempunyai kartu keluarga dan ktp dilokasi TPS tersebut.
Bahkan dengan emosi beberapa masyarakat dengan menunjukkan ktp tetap tidak bisa memilih karena kata petugas kps tidak ada. Mungkin KPU harus diberikan peringatan yang tegas, Jika perlu Pimpinan KPU pusat di copot atau diberhentikan karena tidak bisa melaksanakan pemilihan umum dengan benar.
hak masyarakat untuk memilih dilangkan paksa oleh KPU dengan banyaknya masyarakat tidak masuk DPT sehingga tidak bisa memilih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar